PENGUMUMAN


Ada yang baru lho di Rumah ZIS UGM Cool 

 

 Dimohon temen-temen semua bisa memberikan masukan tentang web ini dilembar tamu Cry

Terimakasih.

 

 

Who's Online

Saat ini terdapat 1 tamu online

Sekretariat

 Alamat:
 Komplek Masjid Kampus
 UGM - Bulaksumur
 Yogyakarta 55281

 

 Jam Buka :

 Senin-Sabtu

(9.00 - 16.00 WIB)

 Contact Person:

 rumahzisugm
  Nomor Telepon Kantor

 (0274 859 9066)
 (0856 4321 9696)

 E-mail :

  ugm.rzis [at] gmail.com 

  rumahzis [at] ugm.ac.id

 

 Facebook :

  Rumah Zis

  ugm.rzis [at] gmail.com

 Rekening:

 Bank Mandiri:
 137 000 602 6674

 (a.n. UGM-LAZIS UGM)

 

 Bank Muamalat:
 5350006616  

(a.n. Taufikur Rahman  atau Akhmad Akbar Susamto)

 

Bank Syariah Mandiri:
 7005046364  

(a.n. Haryono atau Taufikur Rahman)

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini41
mod_vvisit_counterKemarin100
mod_vvisit_counterMinggu Ini397
mod_vvisit_counterBulan Ini2356
mod_vvisit_counterSemua111998
Home
Zakat Saham dan Obligasi Piutang
Ditulis oleh Sengoku   
Monday, 17 March 2014

 

Semakin majunya zaman, modern dalam kehidupan akan modern pula dalam pekerjaan, seorang muslim kini akan bisa mengenal adanya sistem Saham ataupun Obligasi Piutang. Apa itu Saham? dan apa itu Obligasi Piutang? mungkin sudah banyak yang tahu tentang arti istilah tersebut. Tapi akan di coba dipaparkan lagi sebagai berikut.

Apa itu Saham? Saham adalah sertifikat keuangan yang merupakan bagian dari modal perusahan besar. Orang yang memiliki saham akan mendapatkan keuntungan yang bisa bertambah ataupun berkurang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dan orang yang memegang saham berarti memiliki bagian dari perusahaan. Hukum asal memiliki saham adalah boleh, kecuali jika perusahaan terkait bergerak dibidang yang haram.

Apa itu Obliagasi Piutang? Obligasi Piutang adalah sertifikat pemberian peminjaman kepada perusaah atau lainnya. Obligasi Piutang  menghasilkan bunga tetap dan tertentu. Orang yang memegang Obligasi Piutang berarti orang yang memberi pinjaman. Disini Obligasi Piutang bersifat haram karena mengandung riba.

Zakat Saham dihukumi hukum komoditas dagang karena saham itu sama seperti sistem dagang milik seseorang, maka apabila nilai dari saham yang dia miliki mencapi nilai 85gr emas maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Dan jika saham yang dia miliki berupa asset tetap, maka zakatnya diambil dari nilai keuntungan yang dihasilkan. Cara membayar zakat saham, apabila saham termasuk yang beredar (bukan zakat tetap) maka penghitungan zakat dihitung dari nilai saham dijumlahkan dengan keuntungan, dan dikeluarkan dari kadar zakat setiap tahunnya. Adapun zakat saham asset tetap, hanya dihitung berdasarkan keuntungan saja.

Obligasi Piutang, karena bunga yang dihasilkan merupakah haram, maka tidak boleh dizakati. Akan tetapi berusaha berlepas diri dari riba tersebut dengan menggunakannya sebagai sarana umum. Adapun nominal piutang yang dia miliki, maka dihukumi seperti piutang yang bisa diharapkan. Dikeluarkan zakat darinya saja sebesar 2,5% setiap tahunnya.

Dari sini semoga pembaca bisa paham, kewajiban bagi setiap muslim adalah meninggalkan semua transaksi dan muamalah yang diharamkan syariat ketika telah mengetahui keharamannya.

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengembalian riba), maka bagimu pokok hartamu, kau tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

QS. Al-Baqarah : 278-279 

Cuplikan dari Ensiklopedia Mini Zakat oleh Dr Fakhruddin Al-Muhsin

Terakhir diupdate ( Monday, 17 March 2014 )
 
Manajemen Pengelolaan Zakat [Part 3]
Ditulis oleh Sengoku   
Monday, 10 March 2014

Oleh Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag di Yogyakarta

Dalam acara Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Angkat an II Se-DIY

Asrama Haji Sleman, 3 Desember 2013


 


Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dengan syarat mendapatkan perijinan pembentukan LAZ adalah sebagai berikut,

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social

2. Berbentuk lembaga berbadan hokum

3. Mendapat rekomendasi dari Baznas

4. Memiliki pengawas syariah

5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya

6. Bersifat nirlaba

7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat

8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala.


Fungsi dan Peran LAZ

1. Pengumpulan

a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewjiban zakatnya

b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baznas

c. Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki pada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

d. Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki

e. Bukti setoran zakat digunakan sebagi pengurang penghasilan kena pajak  

 

2. Pendistribusian

a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam

b. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan

  

3. Pendayagunaan

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

 

4. Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya

a. Selain menerima zakat, Baznas atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

b. Pendistribusian dan pendayagunakan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi

c. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

 

5. Pelaporan

a. Baznas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala

b. Baznas provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala

c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala

d. Baznas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala

e. Laporan neraca tahunan Baznas diumumkan melalui media cetak atau media elektronik

 

6. Pembiayaan

a. Untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan APBN dan Hak Amil

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dengan APBD dan Hak Amil

c. Selain pembiayaan tersebut, Baznas provinsi, kabupaten/Kota dapat dibiayai APB

d. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional

 

7. Pembinaan Dan Pengawasan

a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terahadap Baznas, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota

b. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya

c. Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialiasi dan edukasi

 

8. Peran Serta Masyarakat

a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas dan LAZ

b. Pembinaan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Baznas dan LAZ

- Memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas dan LAZ

c. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk:

-  Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ

- Penyampaian informsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ

 

9. Sanksi Administratif

Jenis Pelanggaran yang berakibat terkena sanksi administratif:

1. LAZ tidak melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala

2. Baznaz atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki

3. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi

4. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri

5. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Dikenai sanksi adminstratif berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. Pencabutan izin

 

10. Larangan

a. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya

b. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang 

 

11. KETENTUAN PIDANA

a. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesui ketentuan ps 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan ps 37 (Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

c. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan pasal 38 (Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)


Terakhir diupdate ( Monday, 10 March 2014 )
 
Manajemen Pengelolaan Zakat [Part 2]
Ditulis oleh Sengoku   
Monday, 10 March 2014

Oleh Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag di Yogyakarta

Dalam acara Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Angkat an II Se-DIY

Asrama Haji Sleman, 3 Desember 2013

 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

 

Adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di dalam negeri dan bersumber dari berbagai instansi pemerintahan, baik negeri, swasta, maupun perorangan. Baznas merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langkung kepada presiden melalui menterinya. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

A.     Fungsi Baznas

Dalam melaksanakan tugas, Baznas menyelenggarakan fungsi:

1.      perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

2.      pelaksanaan pengumpulan, pendistriusian dan pendayagunaan zakat

3.      pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

4.      pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Baznas dapat dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada DPR RI yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

 

B.      Keanggotaan Baznas

5.      Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota

6.      Keanggotaan Baznas terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah

7.      Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam

8.      Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat

9.      Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua

10.  Masa kerja Baznas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

11.  Anggota Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri

12.  Anggota Baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan DPR RI

13.  Ketua dan wakil ketua Baznas dipilih oleh anggota

14.  Dalam melaksanakan tugasnya Baznas dibantu oleh secretariat

 

C.      Persyaratan Anggota Baznas

1.      Warga Negara Indonesia

2.      Beragama Islam

3.      Bertaqwa kepada Allah swt

4.      Berakhlak mulia

5.      Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun

6.      Sehat jasmani dan rohani

7.      Tidak menjadi anggota partai politik

8.      Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat

9.      Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

 

D.     Pemberhentian Anggota Baznas

Anggota Baznas diberhentikan apabila,

1.      Meninggal dunia

2.      Habis masa jabatan

3.      Mengundurkan diri

4.      Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus

5.      Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggot.

 

E.      Wilayah Kerja Baznas

Dalam melaksanakan kerjanya, Baznas terbagi menjadi Baznas Provins dan Kabupaten/Kota.

1.      Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas

2.      Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas

3.      Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas Provinsi atau Kabupaten/Kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Baznas

4.      Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing

5.      Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Terakhir diupdate ( Saturday, 15 March 2014 )
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lanjut > Akhir >>

Hasil 1 - 4 of 84
@2008 Rumah ZIS Civitas Gadjah Mada
Universitas Gadjah Mada
Web Developer By CV. Camp26