Manajemen Pengelolaan Zakat [Part 2]

Oleh Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag di Yogyakarta

Dalam acara Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Angkat an II Se-DIY

Asrama Haji Sleman, 3 Desember 2013

 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

 

Adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di dalam negeri dan bersumber dari berbagai instansi pemerintahan, baik negeri, swasta, maupun perorangan. Baznas merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langkung kepada presiden melalui menterinya. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

A.     Fungsi Baznas

Dalam melaksanakan tugas, Baznas menyelenggarakan fungsi:

1.      perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

2.      pelaksanaan pengumpulan, pendistriusian dan pendayagunaan zakat

3.      pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

4.      pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Baznas dapat dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada DPR RI yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

 

B.      Keanggotaan Baznas

5.      Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota

6.      Keanggotaan Baznas terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah

7.      Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam

8.      Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat

9.      Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua

10.  Masa kerja Baznas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

11.  Anggota Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri

12.  Anggota Baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan DPR RI

13.  Ketua dan wakil ketua Baznas dipilih oleh anggota

14.  Dalam melaksanakan tugasnya Baznas dibantu oleh secretariat

 

C.      Persyaratan Anggota Baznas

1.      Warga Negara Indonesia

2.      Beragama Islam

3.      Bertaqwa kepada Allah swt

4.      Berakhlak mulia

5.      Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun

6.      Sehat jasmani dan rohani

7.      Tidak menjadi anggota partai politik

8.      Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat

9.      Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

 

D.     Pemberhentian Anggota Baznas

Anggota Baznas diberhentikan apabila,

1.      Meninggal dunia

2.      Habis masa jabatan

3.      Mengundurkan diri

4.      Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus

5.      Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggot.

 

E.      Wilayah Kerja Baznas

Dalam melaksanakan kerjanya, Baznas terbagi menjadi Baznas Provins dan Kabupaten/Kota.

1.      Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas

2.      Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas

3.      Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas Provinsi atau Kabupaten/Kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Baznas

4.      Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing

5.      Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.