Manajemen Pengelolaan Zakat [Part 3]

Oleh Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag di Yogyakarta

Dalam acara Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Angkat an II Se-DIY

Asrama Haji Sleman, 3 Desember 2013


 


Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dengan syarat mendapatkan perijinan pembentukan LAZ adalah sebagai berikut,

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social

2. Berbentuk lembaga berbadan hokum

3. Mendapat rekomendasi dari Baznas

4. Memiliki pengawas syariah

5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya

6. Bersifat nirlaba

7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat

8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala.


Fungsi dan Peran LAZ

1. Pengumpulan

a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewjiban zakatnya

b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baznas

c. Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki pada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

d. Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki

e. Bukti setoran zakat digunakan sebagi pengurang penghasilan kena pajak  

 

2. Pendistribusian

a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam

b. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan

  

3. Pendayagunaan

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

 

4. Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya

a. Selain menerima zakat, Baznas atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

b. Pendistribusian dan pendayagunakan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi

c. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

 

5. Pelaporan

a. Baznas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala

b. Baznas provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala

c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala

d. Baznas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala

e. Laporan neraca tahunan Baznas diumumkan melalui media cetak atau media elektronik

 

6. Pembiayaan

a. Untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan APBN dan Hak Amil

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dengan APBD dan Hak Amil

c. Selain pembiayaan tersebut, Baznas provinsi, kabupaten/Kota dapat dibiayai APB

d. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional

 

7. Pembinaan Dan Pengawasan

a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terahadap Baznas, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota

b. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya

c. Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialiasi dan edukasi

 

8. Peran Serta Masyarakat

a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas dan LAZ

b. Pembinaan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka:

– Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Baznas dan LAZ

– Memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas dan LAZ

c. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk:

–  Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ

– Penyampaian informsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ

 

9. Sanksi Administratif

Jenis Pelanggaran yang berakibat terkena sanksi administratif:

1. LAZ tidak melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala

2. Baznaz atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki

3. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi

4. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri

5. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Dikenai sanksi adminstratif berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. Pencabutan izin

 

10. Larangan

a. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya

b. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang 

 

11. KETENTUAN PIDANA

a. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesui ketentuan ps 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan ps 37 (Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

c. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan pasal 38 (Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)